FRITZ: PILKADA 2020, PELAJARAN BAGI INDONESIA JUGA NEGARA LAIN

Rapat Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Jawa Barat bersama Stakeholder.(Foto:Humas Bawaslu Jabar)

Bandung Barat (4/5)---Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu RI sampaikan pelaksanaan Pilkada 2020 pelajaran bukan saja bagi Indonesia, tapi juga bagi negara lain. Hal itu disampaikan pada Rapat Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Jawa Barat bersama Stakeholder yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Di Jawa Barat, ia menyatakan animo masyarakat untuk hadir ke TPS sangat tinggi meskipun dengan ketakutan pandemi Covid 19. “Saya yakin satu hal, karena kita melaksanakan tugas konstitusi dengan baik, dan Pilkada Jabar berlangsung sebagaimana yang kita inginkan,” tambahnya.

Mengevaluasi pengawasan Pilkada ini, ia menyemangati peserta bahwa Undang-undang tidak sempurna, tapi faktanya semua berhasil melaksanakannya. Mari melihat apa yang kurang, apakah persoalannya pada Undang-undang, pengertiannya, atau pelaksanaannya. 

Menurut Koordiv. Hukum Bawaslu RI itu, Pilkada 2020 adalah orkstra terbesar yang dilakukan, terutama di Jawa Barat. “Tentu ada gesekan satu sama lain, tapi tugas kita menjelaskan agar agenda konstitusoonal dapat kita lakukan dan itu telah terbukti.”

Hal itu diamin ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah.  “Alhamdulillah, Pilkada di Jawa Barat tidak memunculkan klaster baru. Hal ini tidak lepas dari kerangka norma yang kita terapkan, baik oleh KPU maupun Bawaslu,” imbuhnya.

Atas nama kelembagaan, Abdullah mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran stakeholder yang mengawal Pilkada 2020 berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Berbagai apresiasi dan catatan kritis disampaikan para stakeholder yang hadir, terdiri dari KPU Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat, Partai Politik, OKP Ormas di Jawa Barat, juga Bawaslu kabupaten/ kota Se-Jawa Barat. Koornas JPPR, Koordinator TePI, dan TA Bawaslu RI turut hadir memberikan catatannya.

Ketua KPU, misalnya menyampaikan apresiasi dan refleksi Pilkada. “hasil ini menjadi bahan untuk mengulangi sejarah baru pada tahun 2024, yaitu disatukannya Pemilu dan pemilihan 2024.daerah yang melakukan Pilgub dan Pilbup, di 27 daerah, termasuk daerah yang Pilkada sekarang, nanti akan melaksanakan Pilkada lagi pada 2024,” ungkap Rifki Ali Mubaroq.

Begitu juga Kejati menyampaikan catatannya, dalam penguatan Bawaslu pada pencegahan, mengusulkan agar Kejati dan kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu bisa diikutsertakan dalam pencegahan. 

Sementara AKBP Henda Veno, Kasubdit I Ditreskrimum Polda Jabar memberikan 4 masukan diantaranya Sentra Gakkumdu diberikan pembelakan sebelum Pemilu, pembuatan aplikasi pelaporan yang terintegrasi ke Bawaslu Jabar, penyediaan ruang konsultasi via elektronik, pelibatan Subdit Cyber, serta solidaritas maksimal di Sentra Gakkumdu.

Sementara para pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat masing-masing memberikan evaluasi kinerja di hadapan Bawaslu kabupaten/ kota Se-Jawa Barat dan membuka dialog publik. Zaki Hilmi, Koordiv. Pengawasan dan Hubal, merespon pertanyaan soal perbedaan tafsir Bawaslu dan KPU di Kab. Tasikmalaya serta netralitas ASN.

“Kita sudah melakukan usaha maksimal, kasusnya sudah sampai ke MA, juga ke MK. Kedua, soal ASN, sudah banyak direkomendasikan ke KASN, tapi belum keluar hasil rekomendasinya. Selama ASN berkaitan dengan mutasi dan promosi, maka akan sulit dihindari,” pungkasnya. (IZ)

sumber : https://jabar.bawaslu.go.id/berita-fritz-pilkada-2020-pelajaran-bagi-indonesia-juga-negara-lain.html