Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu RI Bersama Komisi II DPR RI Gelar Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kota Banjar

Bawaslu RI Bersama Komisi II DPR RI Gelar Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Kota Banjar

KOTA BANJAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi II DPR RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Senin (9/11/2026), bertempat di GOR Purwaharja, Kota Banjar.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.50 WIB tersebut dihadiri sekitar 120 peserta dari berbagai unsur, baik penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, unsur legislatif, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Tr. H. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.; Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, S.Sos.I., S.H., M.H.; Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Usep Agus Jarawi, S.Sos.I., M.H.; Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono; Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, S.IP.; serta jajaran Bawaslu Kota Banjar dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar, S.Pd menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas kolaborasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bagian penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengawal setiap proses penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu Kota Banjar juga terus melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan partisipatif, di antaranya melalui program Sekolah Sadar Pengawasan bagi pemilih pemula, edukasi pencegahan pelanggaran pemilu, penguatan jejaring pengawasan bersama mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan, serta pendidikan politik dan kepemiluan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Banjar dalam sambutannya menekankan bahwa pemilu bukan sekadar proses pemungutan suara, melainkan juga menyangkut transparansi, integritas, dan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraannya.

Menurutnya, pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan kepedulian serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Wali Kota Banjar mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab dengan menggunakan hak pilih berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, serta gagasan calon. Masyarakat juga diimbau untuk menolak politik uang, tidak mudah terpengaruh berita bohong (hoaks), disinformasi, maupun ujaran kebencian di media sosial.

Selain itu, masyarakat diharapkan berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui mekanisme yang berlaku serta tetap menjaga persatuan dan kerukunan meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.

Dalam kesempatan tersebut, Lolly Suhenty menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Bawaslu tidak berhenti ketika tahapan pemilu selesai. Bawaslu tetap melaksanakan evaluasi, refleksi, serta upaya perbaikan tata kelola pemilu bersama Komisi II DPR RI dan berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat terdaftar sebagai pemilih pada penyelenggaraan pemilu mendatang.

Lebih lanjut, Lolly mengajak masyarakat untuk terus terhubung dengan penyelenggara pemilu dan Bawaslu, serta berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, masyarakat juga diharapkan semakin bijak, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Penguatan kedewasaan demokrasi, menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat agar perbedaan pandangan politik tidak mengganggu persatuan dan kondusivitas kehidupan bermasyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu semakin meningkat. Keterlibatan pemilih pemula, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya pengawasan yang berkelanjutan.

Pengawasan partisipatif bukan hanya tentang mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi juga merupakan wujud kepedulian bersama dalam menjaga demokrasi agar berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif tersebut berlangsung dengan aman dan lancar.

Penulis: Pramana Madya Mulyana

Editor: Pramana Madya Mulyana