Bawaslu Kota Banjar Hadiri Rapat Paripurna Pengangkatan Ketua DPRD, Perkuat Konsolidasi Demokrasi dan Sinergi Kelembagaan

Kota Banjar – Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar dengan agenda Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Banjar Masa Jabatan 2024–2029 yang berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi demokrasi dan stabilitas kelembagaan daerah melalui pengukuhan kepemimpinan definitif DPRD Kota Banjar. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/KEP.209-PEMOTDA/2026, Sutopo, S.IP. resmi dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagai Ketua DPRD Kota Banjar sisa masa jabatan 2024–2029.

Kegiatan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Kota Banjar, DPRD, penyelenggara pemilu, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Bawaslu Kota Banjar memandang penguatan kelembagaan DPRD sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi di daerah. Sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen penyelenggara pemerintahan menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif pengawasan demokrasi, kolaborasi antarlembaga memiliki peran strategis untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD. Selain itu, hubungan yang harmonis antar pemangku kepentingan juga menjadi fondasi dalam menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kondusif.

Melalui momentum ini, Bawaslu Kota Banjar menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan DPRD serta seluruh stakeholder dalam rangka memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.