Pasca Pleno PDPB, Bawaslu Kota Banjar Uji Petik Data Pemilih di Bojongkantong

BANJAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjar terus memperketat pengawasan demi menjamin hak pilih warga. Sebagai langkah nyata pasca Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026, jajaran Bawaslu melakukan aksi "Patroli Kawal Hak Pilih" dengan metode uji petik di wilayah Kelurahan Bojongkantong, Jumat (17/04/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk memastikan bahwa data yang telah diplenokan oleh KPU benar-benar sinkron dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan menyisir pemukiman warga, pengawas berupaya memvalidasi setiap perubahan data pemilih secara detail.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2HM) Bawaslu Kota Banjar menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus didasari oleh pondasi data yang bersih.

"Demokrasi yang kuat itu dimulai dari data pemilih yang akurat. Hari ini kami menjadikan Kelurahan Bojongkantong sebagai lokus uji petik untuk memastikan setiap data benar, valid, dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Kami tidak ingin ada warga yang memenuhi syarat tapi terlewat, atau sebaliknya," ujar Kordiv HP2HM dalam keterangannya.

Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memverifikasi pemilih baru, pemilih yang telah meninggal dunia, hingga perubahan status kependudukan lainnya. Bawaslu menilai, pengawasan pasca pleno sangat krusial untuk menangkap dinamika kependudukan yang sangat cepat berubah.

"Melalui pengawasan melekat dan patroli kawal hak pilih ini, kami berkomitmen penuh memastikan daftar pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif. Ini adalah mandat undang-undang sekaligus tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Kota Banjar," tegasnya.

Diharapkan dengan adanya uji petik rutin ini, kualitas daftar pemilih pada pemilihan mendatang semakin berkualitas dan minim sengketa. Bawaslu juga mengimbau warga untuk proaktif melaporkan diri jika terdapat perubahan status kependudukan guna menjaga integritas demokrasi lokal.